Konferensi Ekonomi di Bahrain, yang di gagas oleh AS bertajuk “Perdamaian Menuju Kesejahteraan” dinilai sebagai bentuk mengalakkan kemakmuran warga Palestina yang menimbulkan banyak pro dan kontra bagi masyarakat seluruh dunia. Hal ini banyak pihak yang berkepentingan menilai tidak seratus persen konferensi ini menguntungkan bagi Palestina akan kemerdekaan dan kedaulatan yang dicapai.

Konferensi ekonomi di Bahrain yang dikenal dengan Kesepakan Abad ini “Deal of the Century” sebuah rencana Perdamaian yang disiapkan pemerintahan Trump, disebut melakukan pemaksaan terhadap pemerintahan Palestina demi pemerintahan Israel dengan membuat pengakuan tidak adil yang di dalamnya termasuk status Yerusalem Timur yang dijajah dan dikembalikannya hak para pengungsi Palestina. Pemerintah Palestina yang mempunyai kepentingan akan konferensi tersebut menolak hadir.

Pro dan Kontra Konferensi Ekonomi di Bahrain memang menjadi hal yang lumprah, sebab negara yang mendukung Palestina menilai bahwa konferensi ini nantinya bukan membawa Palestina ke perdamaian. Namun Israel-lah yang akan menikmati hasil seluruhnya atas konferensi yang dilakukan ini. Dengan demikian banyak pihak yang menentang dan mengancam melakukan boikot atas konferensi ekonomi yang di adakan di Manama, ibukota Bahrain ini.

Pemerintah Kuwait Serius Melakukan Boikot atas Konferensi Ekonomi di Bahrain

Konferensi ekonomi di Bahrain telah membuat masyarakat benar-benar berpikir jernih, begitu pula oleh Parlemen di Kuwait. Disampaikan dari Majelis Nasional Kuwait , menyerukan pemerintah melakukan boikot data sgp terhadap konferensi yang digagas Amerika Serikat ini.

Menurut ketua Majelis Nasional Marzouq Ali Ghanim yang ditemui saat sidang khusus pada hari senen (24/06/2019). Konferensi yang di adakan di Bahrain akan membawa kerugian terhadap hak bangsa, terutama dirasakan oleh warga Pelestina. Tambahnya penolakan tegas dilakukan demi menjaga hak bangsa Pelestina, sebab jika dilanjutkan bisa merugikan masyarakat Palestina khususnya.

Ghanim berpendapat bahwa konferensi ekonomi di Bahrain bertentangan dengan sikap dan kebijakan dari pemerintah kuwait. Negara ini telah menjadi pembela Palestina sudah sejak lama. Tambahnya konferensi ekonomi di Bahrain adalah salah satu skenario AS dalam mendukung kedudukan Israel dan melemahkan hak dari bangsa Palestina. Negara Teluk dan Arab juga dibebani oleh AS demi membiayai proses perdamaian dalam Deal of Century.

Sebenarnya bukan hanya pemerintah Kuwait yang melakukan boikot akan konferensi tersebut, ada ribuan warga Maroko yang sebelumnya melakukan demontrasi berada di Kota Rabat. Mereka menolak dengan keras Deal Of Century juga konferensi Bahrain yang dianggap merugikan pihak Palestina.

Pemerintah kuwait menilai Deal of Century ini berpihak terdapat Israel, dan tidak memberikan dukungan solusi Palestina-Israel serta tidak menjamin kemerdekaan Palestina, sesuai ungkapan dari Washington Post. Jelas hal ini bertentangan dari keinginan Palestina merdeka dan berdaulat pada batas wilayah yang telah disepakati pada tahun 1997 yang mana Al-Quds Timur menjadi Ibukotanya.

Pemerintah Lebanon Dukung Palestina dan Menolak Konferensi Ekonomi di Bahrain

Kontra dari adanya konferensi Ekonomi di Bahrain juga diserukan oleh pemerintah Lebanon, dengan keras pemerintahan ini menolak ikut berpartisipasi dalam konferensi ekonomi “Peace For Prosperity” gagasan Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah Lebanon terhadap tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.

Secara langsung Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil ditemui pada Selasa 11 Juli menjelaskan, pemerintahan Lebanon tidak akan ikut berparsipasi dalam konferensi ekonomi tersebut sebab Palestina yang menjadi topik konferensi juga tidak ikut berpartisipasi dalam konferensi itu, pemerintah Labanon mempunyai gagasan jelas tentang rencana perdamaian yang direncanakan.

Lanjutnya AS tidak melibatkan pemerintahan Lebanon dalam konferensi tersebut, hal ini diungkapkan langsung oleh Bassil. “ Mengenai rencana tersebut, kami tidak diajak berkonsultasi”. Pernyataan ini muncul setelah penjabat AS membicarakan bahwa Mesir, Maroko, serta Yordania mengirimkan utusan dalam konferensi ekonomi yang dilaksanakan di Bahrain.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Menolak Konferensi Ekonomi di Bahrain

Konferensi ekonomi di Bahrain juga mendapat penentangan langsung dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, yaitu Zuhair al-Shun. Melalui penerjemahnya mengucapkan bahwa konferensi yang di Lakukan di Manama akan membawa hasil yang tidak memuaskan. Konferensi yang akan diselenggarakan semakin menambah penderitaan rakyat di Palestina, hal ini diperkuat tanpa adanya niat yang tulus, tetapi mereka lebih mementingkan para pengusahareal estate di Amerika.

Zuhair menegaskan mengapa Palestina melakukan boikot terhadap konferensi itu, sebab menurutnya semua proyek besar yang dirumuskan dalam Konferensi Perdamaian Ekonomi di Bahrain hanya menumbuhkan perekonomian yang berada di Tepi Barat serta Jalur Gaza yang mana tidak akan berhasil karena Palestina tidak dilibatkan. Satu hal lagi yang mengherankan baginya, pada konferensi tersebut mengapa bantuan untuk proyek ekonomi tidak secara langsung diberikan dan dikelola oleh Palestina sendiri.

Jelas hal ini tidak akan membawa Palestina ke dalam kemerdekaan, sebab semua akan tetap dikuasai oleh Israel. Hal ini membuat konferensi ini mendapat tentangan dari berbagai negara yang mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka yang pro dengan konferensi ini mengakui bahwa dengan adanya kesepakatan ini semakin memperbaiki situasi di Palestina. Namun tidak dengan mereka yang mengerti penuh akan penderitaan Palestina selama ini menilai hal ini akan semakin memperburuk situasi.